Jerit Hati Korban Banjir Cot Girek: Menanti Asa yang Tertinggal di Balik Data

ACEH UTARA|Gema Samudra – ​Rintik hujan menggantung di sudut-sudut kedai kopi Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara, Rabu (23/9/2026). Di tengah udara gerimis yang menusuk tulang, hangatnya secangkir kopi kalah pekat oleh perbincangan hangat warga. Topik utamanya hanya satu: bantuan jadup (jaminan hidup) korban banjir yang meluluhlantakkan wilayah mereka pada November 2025 silam.

​Bukannya kelegaan yang dirasakan, sebagian besar warga justru dirundung kecewa dan sedih mendalam. Pasalnya, dari puluhan gampong (desa) yang ada di kecamatan tersebut, uluran tangan pemerintah tampaknya salah alamat atau bahkan terlewat begitu saja.

​Kecamatan Cot Girek mencakup puluhan desa yang sama-sama berjuang saat banjir besar menerjang tahun lalu. Namun, ironisnya, hanya segelintir desa yang tercatat sebagai penerima bantuan.

​Geuchik Gampong Bantan, Hamdani, tak mampu menyembunyikan kepedihannya. Matanya berkaca-kaca saat menceritakan bagaimana warganya terus-menerus mendesak pihak desa dengan berbagai pertanyaan tajam. Mereka menuntut kejelasan mengapa bantuan tak kunjung datang, padahal seluruh berkas dan data korban telah diserahkan langsung ke pihak kecamatan pada masa kepemimpinan Camat Kemal.

​”Waktu kejadian, kami sudah mengusulkan data warga yang terkena banjir. Namun, faktanya yang terekap di data cuma beberapa gampong saja. Padahal, Gampong Bantan termasuk salah satu yang parah terendam, bahkan warganya sempat mengungsi di bawah tenda darurat,” ujar Hamdani dengan suara bergetar.

​Senada dengan Hamdani, Geuchik Alue Drien, Hendri, juga merasakan kepedihan serupa. Warganya menanti uluran tangan pemerintah dengan penuh harapan, namun hingga kini sentuhan yang dinanti tak pernah tiba.

Kisah pilu ini turut dirasakan oleh Geuchik Gampong Seunebok Baro, Jhon Junaidi. Ia memberikan penjelasan mengapa warganya hingga kini belum menerima bantuan pascabencana.

Menurutnya, data warga sengaja tidak dinaikkan bukan tanpa alasan, melainkan karena terbentur aturan dan kriteria ketat yang ditetapkan oleh pihak kecamatan.

​”Kalau Gampong Seunebok Baro kemarin bukan tidak dinaikkan, karena di Gampong Seunebok Baro kata Pak Camat, kalau tidak memenuhi kriteria, jangan dinaikkan titik,” ujar Jhon Junaidi saat diwawancarai.

​Ia menjelaskan, kriteria utama yang menjadi acuan pendataan adalah adanya endapan lumpur setinggi 1,5 meter (setinggi dada orang dewasa) di dalam rumah warga akibat banjir. Rumah yang tidak memiliki endapan lumpur—meskipun air sempat merendam dan masuk ke dalam rumah—otomatis tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

Menghadapi dilema ini, Jhon Junaidi mengaku tak berdaya menjawab pertanyaan warganya dan hanya bisa menyimpan rasa sedih yang mendalam.

​Ketidaksesuaian data antara kondisi riil di lapangan dan catatan resmi instansi terkait membuat masyarakat merasa diabaikan. Rumah-rumah mereka sempat rusak parah dan terendam lumpur, tetapi jerih payah untuk bangkit seolah berjalan seorang diri tanpa sokongan negara.

​Pihak Gampong Bantan, Seuneubok Baro, Alue Drien dan gampong lainnya di kecamatan itu berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara segera turun tangan. Mereka mendesak adanya validasi ulang dan pembaruan data secara transparan agar hak-hak warga yang benar-benar terdampak bisa segera dipulihkan.

​Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Fahrurradhi, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah berkomitmen menelusuri data warga yang tertinggal agar hak-hak korban banjir dapat dipenuhi secara bertahap.

​Kini, warga Cot Girek hanya bisa berharap gerimis sore itu bukan pertanda surutnya kepedulian, melainkan awal dari keadilan sosial yang selama ini mereka nantikan di tanah kelahiran sendiri. (sul)